Hingga 31 Desember 2006 lalu, pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima sebanyak Rp4,7 miliar dari target Rp6,1 miliar atau sekitar 77 persen.
Untuk pencapaian PAD 2006 setiap satuan kerja (Satker), BPKD target Rp2,6 miliar, realisasi Rp2,3 milyar (90,51 persen), Sekretariat Daerah (Setda) target Rp735 juta, realisasi Rp566 juta (77, 00 persen), Dinas Kimpraswil target Rp769 juta, tercapai Rp437 juta (55,78), Dinas Dikbudpar target Rp400 juta tercapai Rp308 juta (77,22 persen).
Selain itu, Dinas Kesehatan (Dikes) target Rp234 juta, tercapai Rp288 juta (123,78 persen), Dinas Perhubungan (Dishub) target Rp488 juta, tercapai Rp228 (46,74 persen) dan Dinas Tata Kota dan Kebersihan, target Rp457 juta, tercapai Rp216 juta (47,22 persen).
Menurut Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD), Syafrudin, BA, kendala pencapaian PAD karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar wajib pajak di sektor pemerintahan dan pihak swasta.
Selain itu, ada beberapa potensi yang belum dimanfaatkan, seperti kawasan Ama Hami dan jembatan timbang belum ditarik retribusi pajak selama tahun 2006.
“Namun, untuk tahun 2007 kita akan mulai dimanfaatkan melalui penarikan retribusi wajib pajak,” katanya di kantor BPKD, Kamis (4/12).
Untuk meningkatkan pembayaran target PAD, Syafrudin merencanakan tahun depan akan diupayakan sosialisasi perorangan secara langsung saat menagih pajak.
Diakuinya, pencapaian PAD tahun 2006 meningkat sekitar 11 persen dari tahun 2005 dan itu berkat kerja keras petugas penagih. (BE.09)
Untuk pencapaian PAD 2006 setiap satuan kerja (Satker), BPKD target Rp2,6 miliar, realisasi Rp2,3 milyar (90,51 persen), Sekretariat Daerah (Setda) target Rp735 juta, realisasi Rp566 juta (77, 00 persen), Dinas Kimpraswil target Rp769 juta, tercapai Rp437 juta (55,78), Dinas Dikbudpar target Rp400 juta tercapai Rp308 juta (77,22 persen).
Selain itu, Dinas Kesehatan (Dikes) target Rp234 juta, tercapai Rp288 juta (123,78 persen), Dinas Perhubungan (Dishub) target Rp488 juta, tercapai Rp228 (46,74 persen) dan Dinas Tata Kota dan Kebersihan, target Rp457 juta, tercapai Rp216 juta (47,22 persen).
Menurut Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD), Syafrudin, BA, kendala pencapaian PAD karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar wajib pajak di sektor pemerintahan dan pihak swasta.
Selain itu, ada beberapa potensi yang belum dimanfaatkan, seperti kawasan Ama Hami dan jembatan timbang belum ditarik retribusi pajak selama tahun 2006.
“Namun, untuk tahun 2007 kita akan mulai dimanfaatkan melalui penarikan retribusi wajib pajak,” katanya di kantor BPKD, Kamis (4/12).
Untuk meningkatkan pembayaran target PAD, Syafrudin merencanakan tahun depan akan diupayakan sosialisasi perorangan secara langsung saat menagih pajak.
Diakuinya, pencapaian PAD tahun 2006 meningkat sekitar 11 persen dari tahun 2005 dan itu berkat kerja keras petugas penagih. (BE.09)
SUMBER
0 Comments